Bermula
dari diskusi-diskusi kecil antara Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Tangerang (Drs. H. Agus Salim, M.Pd.), Ketua Pokjawas (Drs. H.
Syamsuddin, M.Pd.), Kepala MAN Serpong (Dra. Hj. Iis Aisyah), dan
Kepala MTsN Pagedangan (Drs. Suhardi, M.A.). Diskusi itu menyimpulkan
bahwa guru-guru madrasah masih banyak yang belum berdaya dan belum
banyak berperan, sehingga belum bisa dibanggakan. Masih banyak guru
madrasah yang kurang percaya diri, kurang profesional, dan kurang
bangga untuk mengatakan dirinya sebagai guru madrasah. Memang, tidak
semua guru madrasah mengalami kondisi seperti itu, tetapi jumlahnya
relatif kecil.
Kondisi yang demikian ini mempengaruhi mutu pendidikan madrasah yang kita harapkan yaitu melahirkan output yang bekualitas, cerdas dan berakhlak mulia. Sehingga madrasah dapat menjadi tumpuan masyarakat di bidang pendidikan. Bahkan madrasah dapat dijadikan pusat pembangunan peradaban.
Nah, kalau guru madrasah terhadap dirinya sendiri saja kurang percaya diri dan kurang bangga, bagaimana bisa diharapkan akan melahirkan anak-anak bangsa yang bisa dibanggakan? Inilah masalahnya. Jadi, keberadaan guru madrasah tidak semata-mata berurusan dengan dirinya sendiri, melainkan memiliki side effect yang luas dan jauh ke depan berkenaan dengan mentalitas anak-anak bangsa. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya untuk melakukan perubahan ke arah terwujudnya guru madrasah yang profesional, sejahtera, dan bermartabat.
Namun demikian, untuk melakukan perubahan itu bukanlah sesuatu yang mudah karena dihadapkan pada berbagai faktor, seperti kultur, struktur, pencitraan, dan sebagainya. Oleh karena itu perubahannya harus dilakukan secara terencana dan terorganisasi. Berdasarkan pemikiran itulah diperlukan adanya sebuah organisasi guru madrasah. Pada awalnya organisasi ini muncul dengan nama Persatuan Guru Madrasah (PGM), tetapi di dalam perjalanannya banyak masukan nama, diantaranya Persatuan Guru Madrasah Republik Indonesia (PGMRI), Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PERGAMI), dan Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI).
Untuk melakukan sosialisasi dan juga untuk mendapatkan banyak masukan serta dukungan, diadakanlah serangkaian pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan di MAN Serpong pada tanggal 8 Januari 2006. Pertemuan itu dihadiri oleh kepala-kepala MIN, MTsN, dan MAN, se-Kabupaten Tangerang, serta dihadiri oleh Kepala Depag Kabupaten Tangerang. Pertemuan kali ini lebih banyak memberikan penguatan tentang pentingnya organisasi bagi guru madrasah.
Selanjutnya satu bulan kemudian diadakan pertemuan kedua di MTs Negeri Rajeg (waktu itu kepala Madrasahnya Drs. Arsyadi). Kali ini yang diundang bukan hanya kepala-kepala madrasah negeri, tetapi juga melibatkan kepala-kepala madrasah swasta, baik MI, MTs, maupun MA. Yang hadir cukup banyak, hampir mencapai 100 orang. Pertemuan kali ini dipimpin oleh Drs. H. Syamsuddin, M.Pd., Iis Aisyah, dan Suhardi. Dalam sambutannya H. Syamsuddin menegaskan bahwa organisasi guru madrasah yang akan dibentuk memiliki peran yang sangat strategis bagi kemajuan guru-guru itu sendiri dan juga bagi kemajuan madrasah. Oleh karena itu ide pendirian organisasi guru madrasah ini harus terus-menerus digelorakan sampai akhirnya terwujud. Kepala-kepala madrasah sebagai pemimpin madrasah harus menjadi pelopor bagi terwujudnya organisasi guru madrasah ini. Selain itu, berdirinya organisasi guru madrasah adalah sebuah keharusan karena guru-guru madrasah memang membutuhkan wadah sebagai tempat untuk mengartikulasikan berbagai aspirasinya dan tempat untuk mengaktualiasikan kemampuannya.
Suhardi menambahkan, bahwa organisasi guru madrasah dengan posisinya yang strategisnya bisa bermain di ranah konsep dan ranah advokasi. Dengan bermain di ranah konsep diharapkan organisi guru madrasah dapat memberikan berbagai pemikiran solutif terhadap berbagai persoalan yang ada. Sedangkan ranah advokasi dimaksudkan untuk memberikan pembelaan terhadap guru madrasah yang banyak kurang diuntungkan terutama akibat adanya kebijakan politik pemerintah yang kurang menguntungkan, yaitu kebijakan tentang Otonomi Daerah.
Kebijakan politik pemerintah yang membedakan departemen yang diotonomikan dan yang tidak diotonomikan ternyata menimbulkan masalah tersendiri bagi guru madrasah. Departemen Pendidikan adalah departemen yang diotonomikan, sedangkan Departemen Agama yang nota bene memawahi pendidikan melalui Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) tidak diotonomikan. Akibatnya Pemda lebih banyak memperhatikan pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan dan kurang memperhatikan pendidikan madrasah.
Otonomi Daerah pada dasarnya sebuah system politik pemerintahan yang tujuannya sangat baik, yaitu untuk menciptakan pemerintahakan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan. Tetapi karena madrasah tidak termasuk bagian yang tidak diotonomikan (karena bernaung di bawah Departemen Agama), maka madrasah justru kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah karena dinilai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam konteks inilah, Otonomi Daerah justru kurang menguntungkan bagi madrasah. Oleh karena itu diperlukan ijtihad secara kreatif agar kondisi yang kurang menguntungkan ini bisa diatasi.
Selanjutnya guna mematangkan terwujudnya organisasi guru madrasah, diadakan pertemuan ketiga di MTs Negeri Pagedangan. Dalam pertemuan ini, juga dihadiri oleh kepala MIN, MTsN, dan MAN se-Kabupaten Tangerang. Selain itu juga dihadiri oleh Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten, Drs. H.M. Suroh, M.Si. Dalam pertemuan ini gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi guru madrasah sudah bulat. Kepala Kanwil mengusulkan agar dipilih nama PGMI dengan kepanjangannya Persatuan Guru Madrasah Indonesia. “Nama itu simpel, bagus, dan cukup enak didengar,” katanya. Peserta pertemuan pun menyepakati nama itu.
Setelah nama disepakati, Suhardi, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala MTsN Pagedangan, ternyata sudah mempersiapkan lagu Mars PGMI. Ketika rapat selesai, Suhardi melantunkan lagu ciptaannya dan direkam oleh Bay Makmun dengan menggunakan HP. Ternyata, setelah diperdengarkan yang hadir menilai bahwa lagu itu bisa diusulkan untuk ditetapkan sebagai hymne PGMI. Pada rapat kali ini juga dibentuk struktur dan susunan pengurus harian, yaitu Ketua Umum Drs. H. Syamsuddin, M.Pd., Sekretaris Drs. Suhardi, M.A. dan Bendahara Dra. Hj. Iis Aisyah. Pengurus departemen dibicarakan kemudian.
Setelah tekad untuk mendirikan organisasi bulat dan nama pun sudah disepakati, pertemuan-pertejuan berikutnya banyak dilakukan di aula Departemen Agama Kabupaten Tangerang. Di forum-forum pertemuan inilah, Kepala Depag Kabupaten Tangerang, Drs. H. Agus Salim, M.Pd. selalu memberikan dorongan yang kuat, sehingga muncul kebanggaan dengan dibentuknya organisasi guru madrasah. Pembicaraan dalam pertemuan itu akhirnya mengerucut kepada rencana untuk mendeklarasikan organisasi yang sudah disepakati. Diputuskanlah bahwa akan diadakan deklarasi PGMI pada tanggal 200 April 2006 di Mesjid al-Amjad Kabupaten Tangerang. Para penggagas kemudian berkoordinasi dengan berbagai pihak guna suksesnya deklarasi tersebut.
Dengan disertai semangat yang tinggi akhirnya pada tanggal 20 April 2006 di Aula Mesjid al-Amjad Tigaraksa Kabupaten Tangerang dideklarasikanlah PGMI. Acara deklarasi itu dihadiri oleh kurang lebih 6000 (enam ribu) guru RA, MI, MTs, MA, dan juga oleh ustadz majelis ta’lim dan pondok pesantren. Pejabat yang hadir ketika itu adalah Kepala Kandepag beserta jajarannya, Kepala Dinas, Ketua MUI, dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Tak lupa hadir juga Bupati Tangerang, H. Ismet Iskandar.
Drs. H. Syamsuddin selaku Ketua Umum PGMI Kabupaten Tangerang memimpin pembacaan Deklarasi Berdirinya PGMI di hadapan seluruh peserta yang hadir. Bunyi teks deklarasi adalah:
Bismillahirrohmanirrohim
Radhitu billahi rabba, wabil islami diina
Wabi Muhammadin nabiyan warasulan
Kami, seluruh guru madrasah Kabupaten Tangerang dengan ini menyatakan berhimpun diri dalam Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI). Melalui wadah ini kami bertekad untuk mewujudkan guru madrasah yang profesional, bermartabat, sejahtera, dan Islami. Semoga Allah swt meridhoi.
Tangerang, 20 April 2006
Atas Nama
Persatuan Guru Madrasah Indonesia
Ttd
Drs. H. Syamsuddin, M.Pd.
Prosesi deklarasi tersebut berlangsung sangat hikmat, apalagi pada saat lagu Mars PGMI diperdengarkan. Semuanya menaruh harapan yang sangat besar agar ke depan PGMI benar-benar dapat mewujudkan guru-guru madrasah yang profesional, sejahtera, bermartabat, dan Islami. Bupati Tangerang sendiri dalam sambutannya berharap agar PGMI bisa menjadi mitra pemerintah dalam membangun Kabupaten Tangerang, khususnya dalam pendidikan di madrasah.
Kurang lebih satu tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2008 di halaman Kanwil Depag Provinsi Banten dideklarasikan PGMI untuk tingkat Provinsi Banten. Hadir dalam deklarasi itu perwakilan kepala RA, MI, MTs, dan MA se-Provinsi Banten. Para pejabat yang hadir adalah Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya, dan Asda I Gubernur Provinsi Banten. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Drs. H. Sandir Usman Gumanthi, M.Hum. Selaku Ketua PGMI Provinsi Banten.
Dideklarasikannya PGMI tingkat Provinsi Banten ini selain didukung oleh guru-guru madrasah juga mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten, Bapak H. AM Romly. Dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan dukungannya atas berdirinya PGMI. Beliau juga bersedia membuatkan rekomendasi berupa ajakan kepada Kepala Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Selatan agar mendukung berdirinya PGMI di Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga terus mendukung untuk dibentuknya PGMI di tingkat Nasional/Pusat.
Setelah dibentuk PGMI Provinsi Banten, Pengurus PGMI Provinsi melakukan serangkaian konsolidasi. Salah satunya adalah Rapat Kerja Pengurus yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2008 di PSBB MAN 2 Serang. Salah satu butir penting dari Rapat Kerja itu adalah mendorong kepada para penggagas untuk mendirikan PGMI di tingkat nasional. Berdirinya PGMI di tingkat nasional adalah sebuah keharusan dengan beberapa alasan. Pertama, guru madrasah tidak hanya ada di Kabupaten Tangerang atau di Provinsi Banten, tetapi juga ada di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Selain itu, dinamika dan masalah guru madrasah di seluruh Indonesia juga kurang lebih sama. Oleh karena itu peran PGMI akan lebih strategis dan memiliki implikasi yang luas kalau sudah memiliki kepengurusan di tingkat nasional.
Kedua, sebagian persoalan yang dihadapi oleh guru madrasah berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat. Oleh karena itu akan sulit dicarikan solusinya kalau keberadaan PGMI hanya berada di tingkat lokal (kabupaten atau provinsi). Ketiga, aktualiasasi guru madrasah akan lebih maksimal jika tidak hanya berskala lokal. Guru madrasah perlu untuk didorong menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pendidikan pada umumnya, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat global.
Dengan dasar itulah, maka Syamsuddin (Ketua Umum PGMI Kabupaten Tangerang dan juga Ketua PGMI Provinsi Banten) dan Suhardi, (Sekretaris Umum PGMI Provinsi Banten), merintis berdirinya PGMI di tingkat nasional atau pusat. Melalui Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Ku. Nama PGMI didata dalam lembaran Notaris pada tanggal 23 Januari 2007 No. 9. Setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, maka ditetapkanlah Struktur dan Susunan Pengurus Harian DPP PGMI. Ketua Umum Drs. H. Syamsuddin, M.Pd., Sekretaris Drs. Suhardi, M.A., dan Bendahara Dra. Hj. Iis Aisyah.
Dengan dibentuknya PGMI di tingkat pusat, mulailah pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia. DPP kemudian melayangkan surat ke seluruh wilayah, baik kepada Kepala Kantor Depag Wilayah, guru-guru, ataupun pengawas di berbagai provinsi untuk membentuk DPW di provinsi masing-masing. Dalam waktu yang tidak begitu lama, terbentuklah sejumlah DPW di seluruh Indonesia, diantaranya:
1. DPW Provinsi NAD
2. DPW Provinsi Sumatera Utara
3. DPW Sumatera Barat
4. DPW Provinsi Riau
5. DPW Provinsi Bangka Belitung
6. DPW Provinsi Sumatera Selatan
7. DPW Provinsi Lampung
8. DPW Provinsi Banten
9. DPW DKI Jakarta
10. DPW Provinsi Jawa Tengah
11. DPW DI Jogjakarta
12. DPW Provinsi Jawa Timur
13. DPW Provinsi Kalimantan Timur
14. DPW Provinsi Kalimantan Barat
15. DPW Provinsi Kalimantan Tengah
16. DPW Provinsi Kalimantan Selatan
17. DPW Provinsi Sulawesi Selatan
18. DPW Provinsi Sulawesi Tenggara
19. DPW Provinsi Sulawesi Barat
20. DPW Provinsi Sulawesi Tengah
21. DPW Provinsi Kepulauan Riau
22. DPW Provinsi Nusa Tenggara Barat
DPW yang lain sampai saat ini masih dalam proses pembentukan. Diharapkan terbentuknya DPW di seluruh provinsi tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga gerak PGMI ke depan akan efektif.
Sejalan dengan itu, DPP memandang perlu diadakan Silaturahmi Nasional sebagai sarana untuk melakukan konsolidasi organisasi. Untuk itulah DPP kemudian melakukab audiensi dengan berbagai pihak. Diantara audiensi yang dilakukan oleh DPP adalah:
1. Dengan Wakil Presiden Repubulik Indonesia
Audiensi dengan Wapres dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008 di Istana Wapres. Dalam kesempatan audiensi ini, Wakil Presiden RI menyatakan bersedia untuk membuka acara Silaturahmi Nasional PGMI. Beliau juga menyarankan agar PGMI dapat membantu pemerintah dalam bidang pendidikan.
2. Dengan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
Audiensi dengan Sekjen Depag ini dilaksanakan dua kali, yang pertama pada tahun 2007 dan yang kedua pada bulan Pebruari 2008. Sekjen menyarankan agar ke depan PGMI terus mengupayakan pembinaan profesionalitas guru-guru madrasah. Sekjen juga menjelaskan akan membantu pelaksanaan Silatnas PGMI dan bersedia menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan menjelang SILATNAS.
3. Dengan Menteri Sosial RI
Dalam kesempatan ini, diwakili oleh salah seorang Dirjen. Beliau menyarankan agar ke depan PGMI dapat bekerjasama dengan Departemen Sosial dalam turut serta melakukan upaya menyejahteraan masyarakat melalui guru-guru madrasah. Langkah ini dinilai akan sangat efektif, karena guru madrasah pada umumnya dekat dengan masyarakat.
4. Dengan Ketua DPR RI
Audiensi dengan Ketua DPR RI, Bapak H.R. Agung Laksono dilaksanakan pada bulan September 2008. Ketua DPR RI, menjelaskan bahwa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sudah sewajarnya guru-guru madrasah membentuk organisasi. Melalui wadah ini diharapkan aspirasi guru-guru madrasah dapat tersalurkan. Beliau juga mendukung dilaksanakannya SILATNAS dan bersedia untuk menutup atau mengisi SILATNAS. Beliau juga berharap dalam SILATNAS bisa diakomodasi berbagai aspirasi guru madrasah dan selanjtunya bisa disampaikan ke DPR.
5. Dengan Menteri Dalam Negeri
Adiensi dengan Menteri Dalam Negeri dilaksanakan pada bulan September 2008. Departemen Dalam Negeri prinsipnya menyambut baik dengan berdirinya PGMI. Departemen Dalam Negeri juga akan membantu kelancaran administrasi agar keberadaan PGMI memiliki legalitas yang kuat.
6. Dengan Direktur TVRI
Direktur TVRI menyambut positif dengan berdirinya PGMI. Beliau berharap PGMI dapat turut serta membantu pencerdasan bangsa melalui pendidikan. TVRI akan siap membantu penyiaran berbagai acara penting yang akan dilaksanakan oleh PGMI, terutama penayangan pada saat SILATNAS.
Demikianlah sekilas perjalanan PGMI dari sejak dideklarasikannya di Kabupaten Tangerang sampai terbentuknya DPP dan berlanjut sampai diselenggarakannya SILATNAS PGMI. Pada awalnya PGMI memang dideklafrasikan oleh guru-guru Kabupaten Tangerang, tetapi pada hakikatnya PGMI didirikan oleh semua guru madrasah di Indonesia. Karena pada kenyataannya kitalah yang mendirikan PGMI di daerah atau di wilayah kita masing-masing. Oleh karena itu kita semua memiliki tanggungjawab moral dan tanggungjawab sejarah untuk membesarkan PGMI ini ke depan guna mewujudkan guru madrasah yang profesional, sejahtera, bermartabat, dan Islami. Semoga Allah meridilai. Amien.
Sumber : http://pgmibatam.blogspot.com/2010/04/4.html
